Terorisme tak beranjak dari negeri ini. Jumat 17 Juli 2009 lalu bom diledakkan di Mega Kuningan Jakarta, membantai sembilan jiwa dan melukai puluhan orang. Kita semua marah dan geram. Sesaat setelah itu, banyak aktivis HAM, tokoh agama dan politik mengecam kebuasan pelaku pemboman. Karangan bunga duka cita diletakkan, simbol belasungkawa bagi korban. Pengurus NU dan Muhammadiyah menyesalkan dan lantang menyuarakan kutukan atas pemboman itu. Tapi, mereka mewanti-wanti agar pemboman itu tak dikaitkan dengan Islam termasuk pesantren. Menurut mereka, Islam pesantren tak menganjurkan terorisme. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, kata mereka.
Namun, beberapa indikasi pelaku pemboman di Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton itu mulai mengarah pada pemain lama, yaitu jaringan Noordin M. Top. Kelompok ini adalah orang-orang yang percaya bahwa bom bunuh diri merupakan bagian dari jihad fi sabilillah dan pelakunya adalah mati syahid. Para pelaku pemboman ini memegang kebenaran absolut yang tak bisa didiskusikan. Bahwa non-Muslim hari ini adalah kafir yang bisa dibasmi di manapun mereka berada, tak terkecuali di Indonesia. Indonesia diputuskan sebagai daerah peperangan (dar al-harb), dengan demikian membinasakan “yang lain” adalah halal. Mereka membenci “Barat”, Amerika Serikat, kehidupan sekular, dan demokrasi. Tapi, seperti yang kita tahu, kejayaan Barat tak kian surut dan Amerika pun masih eksis.
Jika memperhatikan latar belakang para pelaku bom bunuh diri selama ini, kita akan tahu bahwa sebagian besar pelakunya adalah alumni pondok pesantren. Mereka bisa mengaji dan sedikit menafsirkan kitab suci. Mereka biasanya dikenal tekun beribadah. Masyarakat sekitar mengenal orang-orang itu sebagai yang ramah dan santun, walau di balik keramahan dan kesantunan itu tersimpan bom yang menyeramkan. Bagaimana kita meletakkan pelaku bom bunuh diri ini dengan ajaran keislaman yang mereka pedomani? Adakah doktrin pesantren turut memberikan kontribusi terhadap semarak kekerasan berbasis keislaman di Indonesia sekarang?
Ragam PesantrenPublik perlu tahu bahwa pesantren tak berwajah tunggal. Sekurangnya ada dua tipologi pesantren jika dilihat dari gerakan dan tafsir keislaman yang dikembangkannya. Pertama, pesantren yang mengajarkan pentingnya merawat harmoni sosial dan toleransi antar-umat beragama. Para pengasuh pesantren ini biasanya berpendirian bahwa Indonesia adalah wilayah damai (dar al-salam) karena itu jalan kekerasan dalam memperjuangkan Islam tak seharusnya dipilih. Di berbagai forum dan kesempatan, para kiai ini terlibat dalam dialog dan kerja sama agama-agama di Indonesia. Mereka juga mengadvokasi kaum tertindas terutama kelompok minoritas.
Dari sudut politik, pesantren ini tak punya agenda politik “menyimpang”. Mereka tak hendak mendirikan negara Islam apalagi Khilafah Islamiyah seperti yang kerap diperjuangkan kelompok-kelompok Islam lain. Para kiai dan santrinya sepakat bahwa Indonesia dengan Pancasila dan UUD 1945nya telah memberi jaminan dan kebebasan bagi umat Islam Indonesia untuk menjalankan ajaran Islam, sehingga tak diperlukan lagi bentuk formal negara Islam. Bagi mereka, pilihan terhadap Pancasila sebagai dasar negara merupakan pilihan tepat di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Tegas dikatakan bahwa negara bangsa dalam bentuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan keputusan final.
Pesantren-pesantren dalam jenis pertama ini biasanya sudah berumur tua, bahkan beberapa di antaranya berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Secara keorganisasian, para kiai pesantren ini dekat bahkan menjadi pengurus organisasi sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Nahdlatul Wathan (NW), dan lain-lain. Pesantren-pesantren yang secara ideologis dekat dengan NU telah membuat sebuah asosiasi pesantren bernama RMI (Rabithah Ma`ahid Islamiyah). Saya berpandangan, secara sosio-politik tak ada yang perlu dikhawatirkan dari pesantren jenis pertama ini.
Kedua, ada pesantren yang menggendong ideologi politik Timur Tengah, seperti Wahabisme, Ikhwanul Muslimin, Talibanisme, dan lain-lain. Tak sedikit dari pesantren ini yang mengintroduksi jalan-jalan kekerasan dalam menjalankan ajaran Islam. Mereka memandang non-Muslim dewasa ini sebagai kafir harbi yang boleh diperangi. Karena itu, mereka tak menyukai kerja sama agama-agama. Para kiai pesantren ini banyak menyuarakan jihad (dalam pengertian perang melawan Kristen, Yahudi, dan Amerika) ketimbang ijtihad (dalam arti pengembangan intelektualitas dan keilmuan Islam). Itu sebabnya mereka berpendirian bahwa bom Mega Kuningan bukan bom bunuh diri, melainkan bom syahid.
Secara politik, para kiai pesantren ini menolak Pancasila dan demokrasi. Sebagian dari mereka tak mengikuti Pemilu karena dianggap produk Barat dan sekularisme. Mereka berjuang bagi tegaknya sebuah negara yang berdasarkan syari`at Islam; al-Qur’an dan Hadits. Mereka berpandangan bahwa pilihan terhadap NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 merupakan pilihan yang keliru ketika jumlah umat Islam di Indonesia adalah (konon) 85 %. Sebagai gantinya, maka perlu diperjuangkan berdirinya sebuah negara Islam.
Secara kuantitatif, jumlah pesantren seperti ini tak banyak tapi belakang mulai bertambah. Saya menangkap alarm bahaya ketika pemerintah terus membiarkan ideologi kekerasan diinjeksikan kepada anak-anak muda di pesantren-pesantren ini. Pemerintah perlu mengecek bukan hanya materi ajar dan kurikulum pesantren ini, melainkan juga penting diteliti bagaimana para kiai dan ustad mendidik dan mengajar mereka, baik di kelas maupun di mesjid dan mushalla.
Beberapa LangkahSaya berpandangan bahwa eksistensi Indonesia akan sangat ditentukan oleh dua jenis pesantren ini. Coba bayangkan, sekiranya puluhan ribu santri dari pesantren yang menghalalkan jalan kekerasan pulang ke rumahnya masing-masing; lalu sampai di rumah, mereka membangun pesantren dengan ideologi serupa, maka dalam waktu yang tak terlampau lama Indonesia sebagai negara yang kita kenali hari ini akan runtuh, berganti dengan jenis negara yang lain. Saat itu mungkin Indonesia sudah terkapling-kapling ke dalam beberapa negara; ada yang berdasar pada agama A, yang lain pada agama B.
Sebelum semuanya terlambat, langkah penyelamatan berikut penting dilakukan. Pertama, ada gunanya pendidikan kewarganegaraan diintensifkan ke dalam pesantren tipe kedua sehingga para kiai dan santrinya bisa memahami dan mengakui fakta politik Indonesia sebagai negara Pancasila dan bukan negara Islam. Mereka bisa berjuang dalam orbit negara bangsa Indonesia bukan di luar itu.
Sementara terhadap pesantren jenis pertama, pemerintah perlu memberikan dukungan, baik moral maupun material. Secara material, saya sering mendengar keluhan keterbatasan sarana-prasarana dari kiai pesantren tipe pertama sehingga mereka tak bisa melakukan proses pembelajaran secara maksimal. Berbeda dengan fasilitas pesantren tipe kedua yang biasanya cukup lengkap dan mewah, maka banyak fasilitas pesantren tipe ertama cukup memprihatinkan. Dengan fasilitas, dana, jaringan yang terbatas, beberapa pesantren jenis pertama mulai meredup bahkan ada yang sudah gulung tikar. Sedangkan pesantren jenis kedua, dengan jaringan luas dan cadangan dana yang besar, terus berkembang.
Kedua, perlu dilakukan dialog antara pesantren jenis pertama dengan pesantren jenis kedua. Ini saya kira yang jarang atau tak pernah dilakukan. Organisasi keislaman seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI bisa menjadi mediator dan fasilitator dari dialog itu. Tukar menukar tafsir keislaman dan pengalaman hidup masing-masing diharapkan bisa membangun kesadaran tentang tak sempurnanya sebuah tafsir dan betapa banyak kerugian yang mesti ditanggung umat Islam ketika salah satu dari mereka menempuh jalan kekerasan dalam berislam.
Rentetan bom bunuh diri di Indonesia jelas tak hanya merugikan mereka yang dianggap musuh melainkan juga umat Islam sendiri. []
oleh : Abd Moqsith Ghazali, Alumnus Pondok Pesantren Salafiah As-Syafi'iyah, Asembagus, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur dan Pengajar Universitas Paramadina Jakarta
http://www.pondokpesantren.net/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar